DIREKTUR Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir kembali menjadi sorotan. Kali ini ia dikritik karena keputusannya membatalkan tender proyek listrik yang sedang berjalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai langkah ini berpotensi menghambat laju proyek 35 ribu megawatt yang digeber pemerintah. Sofyan membantah tudingan itu.

”Kami sudah bekerja setengah mati, masak dibilang tidak ada perkembangan?” katanya Rabu pekan lalu. Dijumpai Ayu Prima Sandi, Gustidha Budiartie, dan Praga Utama dari Tempo, bekas bos Bank Rakyat Indonesia ini mengumpulkan semua direktur untuk menjawab kritik yang menghujani PLN. dengan pengadaan tender 10 ribu MW. Lambatnya di mana? Ini proyek kompleks.

Yang dulu saja tidak mudah diselesaikan dan ada yang kami perbaiki. Kami menjadi sorotan karena banyak yang kehilangan keuntungan dengan kebijakan PLN. Kami yakin bisa menyelesaikan proyek asalkan tidak diganggu. Sudah sejauh mana perkembangannya? Sudah ada sekitar 17 ribu MW proyek yang tanda tangan kontrak. Memang belum ada yang memenuhi jadwal pembiayaan (financial closing), tapi memang jangka waktu pembiayaan itu 6-12 bulan setelah kontrak diteken.

Mungkin akhir tahun ini sudah terpenuhi. Tapi, meski belum financial closing, proyek tetap jalan. Kami pantau terus karena tak ingin mendapat investor sampah. Apakah PLN sudah mengkomunikasikan perkembangan ini ke pemerintah? Sudah tiga kali. Kalau ribut lagi, pasti kami nanti dipanggil dan akan melapor.

Kenapa PLN juga membatalkan lelang yang sudah berjalan? Sebagai CEO, jika mengetahui dalam proses itu ada hal yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan good corporate governance, apa harus dilanjutkan? Lagi pula tender belum diputuskan pemenangnya. Tapi banyak oknum yang korek-korek info dari bawah, lalu mengganggu kami. PLN bekerja berdasarkan akuntabilitas. Tapi peserta sudah lolos kualifikasi. Artinya kualifikasi mereka tidak ada masalah…. Lelang itu berjenjang. Seleksi awal dilakukan oleh sejumlah tim. Lalu kami menemukan ada yang tidak wajar saat masuk ke direksi.

Lagi pula PLN memiliki kewenangan untuk memutuskan. Apakah alasan pemutusan lelang sudah disampaikan ke pemerintah dan investor? Investor sudah memahami karena ada klausulnya dalam dokumen lelang. Kami tidak memiliki kewajiban melaporkan ke pemerintah. PLN hanya wajib minta persetujuan pemerintah saat penentuan harga. Tapi, karena surat terkait dengan masalah ini sudah ke mana-mana, sudah kami sampaikan dan laporkan ke pemerintah.

Kenapa Komisaris Utama Kuntoro Mangkusubroto mundur dari PLN? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Menteri BUMN. Selama ini kami mengadakan rapat dan berdiskusi sebulan sekali. Tidak pernah ada masalah. Pak Komisaris Utama mengingatkan kami jangan semua proyek diambil Cina. Kami ikuti saran itu. Tapi kewenangannya selama ini dipangkas? Kalau soal itu urusannya Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Mungkin saja beliau mundur karena urusan pribadi. Mengapa PLN belum menyerahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) kepada Menteri Energi? Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati: Sudah kami kirim pada 9 November 2015. Lalu ada ketentuan harus ada porsi 25 persen untuk energi baru dan terbarukan.

Kami kirim ulang pada Januari. Kemudian ada permintaan memasukkan program listrik desa. Pada awal Maret, kami melakukan presentasi di depan stakeholders karena ada wacana untuk memasukkan nuklir. Pembahasan RUPTL dinamis. Akan kami serahkan pada 20 Mei nanti. Tapi harapannya diskusi selesai dan tidak ada perubahan lagi.

Website : kota-bunga.net

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *