Lagi pula, menurut Sofyan, pembangkit Sumsel 9 dan 10 tidak masuk proyek 35 ribu MW. Perseroan perlu melihat ulang kelayakan proyek ini karena tambahan pasokan dari PLTU di Pulau Jawa direncanakan 23 ribu MW. ”Apakah pasokan listrik dari pembangkit mulut tambang yang rencananya disalurkan melalui interkoneksi JawaSumatera ini dibutuhkan?” ujar Sofyan.

Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati menambahkan, asumsi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi listrik saat ini berbeda dibandingkan dengan situasi saat proyek direncanakan. ”Dulu asumsinya pertumbuhan di Jawa sekitar 8 persen per tahun, ternyata tahun lalu malah cuma 1,2 persen,” katanya. Dari kajian itu diperoleh kesimpulan, asumsi beban puncak tak seperti perkiraan, yakni 29 ribu MW. Kondisi riil hari ini hanya 24 ribu MW.

Nicke menambahkan, harga batu bara mulut tambang lebih mahal dibanding batu bara bukan mulut tambang. Apalagi saat ini batu bara dari Kalimantan ke Jawa jauh lebih murah. ”Jadi, kalau ada pilihan yang lebih murah, siapa pun tentu pilih yang murah,” katanya. Pada Jumat pekan lalu, PLN menyerahkan revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025 ke Kementerian Energi.

Perusahaan setrum negara ini memutuskan tidak memasukkan proyek pembangkit mulut tambang 9 dan 10 serta transmisi HVDC ke dalam revisi. Rini Soemarno—yang tengah berada di Rusia—tak membantah soal permintaannya mengevaluasi proyek jaringan kabel bawah laut yang direncanakan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menurut dia, pada dasarnya Kementerian BUMN tidak melarang proyek tersebut. ”Ini (hanya) penundaan,” kata Rini kepada Arif Zulkifli dari Tempo.

Usul penangguhan ini, menurut dia, menyusul permintaannya kepada Kementerian Energi untuk mengkaji ulang harga patokan batu bara mulut tambang. ”Masak, batu bara mulut tambang lebih mahal daripada batu bara bukan mulut tambang?” ujarnya. Kementerian Energi sebenarnya telah mengubah kebijakan harga batu bara mulut tambang.

Untuk mengurai alotnya negosiasi soal harga antara perusahaan tambang dan perusahaan pembangkit listrik mulut tambang, Kementerian menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang. Diteken Sudirman Said pada 4 April lalu, peraturan itu merevisi kebijakan terdahulu. Kini margin 25 persen dari total biaya produksi menjadi fleksibel, yakni minimal 15 persen dan maksimal 25 persen.

Dengan aturan baru itu, rentang margin ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN) Agung Wicaksono, pada dasarnya pengembangan energi tak melulu memperhatikan aspek keuangan. Ada aspek ketahanan energi dan keberlanjutan pasokan yang perlu diperhatikan.

”Kalau PLTU mulut tambang dan HVDC mahal, tidak bisa begitu saja ditunda,” katanya. Sebab, pasokan batu bara mulut tambang yang berlimpah mendukung ketahanan energi. ”Ini soal menggerakkan ekonomi di luar Jawa agar menyerap tenaga kerja dan Sumatera juga tumbuh,” ujar Agung. Harga batu bara juga terbilang murah.

Studi harga batu bara di pembangkit Musi Banyuasin, misalnya, bisa dipangkas 50 persen menjadi US$ 17,5 sen untuk batu bara kalori 2.800, dari sebelumnya US$ 35 sen. Rahman, pemuda dari Tanjung Lalang, tetap mengharapkan proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 terealisasi. ”Proyek ini bisa mengurangi pengangguran di desa kami,” katanya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *